![]() |
L. Fattahillah Prawira Negara. Ketua DPW MOI NTB. [Dink*/Istri]. |
Mataram,- Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Media Online Indonesia (MOI) Provinsi Nusa Tenggara Barat Berlangsung Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Di Hotel Lombok Plaza Hotel, 29/08/2020 Sabtu Pagi.
Rakerwil MOI tingkat NTB ini dihadiri oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC) Kabupaten dan Kota Se_NTB.
Ketua DPW MOI NTB, Lalu Fattahillah Prawira Negara melalui kesempatan tersebut mengatakan, Rakerwil ini dilaksanakan untuk menentukan program kerja MOI kedepannya.
"Melalui kegiatan Rakerwil ini kita ingin merumuskan planning dan agenda program kerja kedepannya, pengembangan organisasi maupun peningkatan kapasitas SDM Anggota MOI dimasa mendatang," Ungkap Fattahillah di Lombok Plaza Mataram Hotel pagi ini.
Harapannya kedepan MOI tidak sekedar menjadi organisasi yang hanya menaungi perusahaan media, namun diharapkan akan lebih bisa memberikan kontribusi bagi kemajuan pembangunan di NTB, Melalui produk jurnalistik yang berkualitas serta membangun dimasa mendatang.
Disisi lainnya dalam beberapa bulan kedepan kita akan menyambut agenda Pilkada di tujuh Kabupaten / Kota se_NTB, sebagai pilar keempat demokrasi, media memiliki peranan yang sangat penting dalam mengedukasi serta sebagai pencerahan ditengah-tengah Masyarakat dewasa ini.
"Pilkada sukses juga tidak lepas dari peran aktif media dalam mengedukasi masyarakat, melalui produk jurnalistik yang berkualitas," Tandasnya.
Ditambahkannya, Peranan media tidak kalah pentingnya dalam membantu menciptakan Pilkada damai dan menyejukkan, menerangi berita hoax dan berita bohong, dan melalui informasi yang sehat dan mencerahkan, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.
Terpisah Ketua Panitia Rakerwil DPW MOI NTB mengungkapkan, selain kegiatan Rakerwil nantinya, juga akan dirangkai dengan acara talk show dengan tema "Peran Media Online di Pilkada NTB 2020 Dalam Masa Pandemi,"
Informasi yang berhasil dihimpun media ini kegiatan Rakerwil MOI NTB juga akan menghadirkan Narasumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Unsur TNI dan Polri. [Dink*].